Kota Makassar, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bersama Bank Dunia mengadakan rapat koordinasi untuk membahas perkembangan Proyek Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital, di Kota Depok, Rabu (30/10/2024). Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kependudukan. Pada kesempatan ini, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto—yang ditugaskan Mendagri Tito Karnavian antara lain mengurus Dukcapil—menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional untuk mewujudkan visi administrasi kependudukan yang inklusif.
"Proyek ini bukan hanya soal pembaruan teknologi, tetapi juga soal meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan kita. Kemitraan dengan Bank Dunia sangat strategis untuk mendukung sistem yang tidak hanya modern, tetapi juga memenuhi standar internasional dalam perlindungan data pribadi," kata Wamen Bima Arya. Adapun tantangan yang dihadapi adalah perlunya peningkatan keamanan data pribadi, peremajaan server dan alat dukung data center, serta memperkuat jaringan komunikasi data. Kegiatan ini juga melibatkan pihak terkait seperti Perum Peruri, Kementerian Komunikasi dan Digital, BSSN, KemenPAN-RB, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Untuk tahun 2024, fokus kegiatan meliputi penguatan infrastruktur data center dan jaringan komunikasi data, serta perluasan cakupan layanan administrasi kependudukan di wilayah perbatasan. Tahun berikutnya, diharapkan proyek ini mampu menyediakan layanan e-KYC (electronic Know Your Customer) dengan verifikasi biometrik dan sistem identitas digital yang terintegrasi dengan 9 layanan prioritas sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Proyek ini diharapkan mampu mendukung tujuan RPJMN 2020-2024, yaitu 100 persen penduduk memiliki NIK dan tercatat dalam sistem administrasi yang efisien, serta meningkatkan akses terhadap layanan publik yang inklusif dan transparan.
Plh. Dirjen Dukcapil, Handayani Ningrum menyatakan, proyek ini sangat penting untuk mendukung keterjangkauan dan akurasi data kependudukan. "Kami berharap proyek ini dapat mengatasi tantangan infrastruktur dan keamanan data yang selama ini menghambat kelancaran layanan administrasi kependudukan. Dengan adanya pembaruan ini, seluruh masyarakat, khususnya di daerah yang selama ini kurang terjangkau, akan merasakan kemudahan layanan yang lebih cepat, aman, dan terpercaya," demikian Handayani Ningrum sekaligus Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan. Dukcapil***
SUMBER : dukcapil.kemendagri.go.id
