![First slide](https://dukcapil.sulselprov.go.id/storage/news/khyAww9nPm3FwI1lzBBmu4M1GYeRuuN4jzXweFVj.png)
![First slide](https://dukcapil.sulselprov.go.id/storage/news/zmysFcR3hnbG5mhZWe8HqeIa4J4iN6JDFXn9JvXj.png)
![First slide](https://dukcapil.sulselprov.go.id/storage/news/Q3P7Y7RwOUpc3zOBfefRNYoSc5CDiEGJzo9Tear4.png)
Kota Makassar, 20 Juni 2024 – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan rapat virtual terkait pemanfaatan data kependudukan untuk meningkatkan layanan publik, khususnya di bidang kesehatan. Rapat melalui virtual zoom yang dihadiri oleh RSKD Dadi, RSKD Gigi dan Mulut RSUD Lauangbaji, RSKD Ibu dan Anak Pertiwi, RSKD Sitti Fatimah, RSKUD La Mappapenning, termasuk perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.
KABID PIAK & PD , Irvan, membuka rapat dengan menekankan pentingnya pemanfaatan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. "Dengan data kependudukan yang tepat dan terintegrasi, kita dapat merencanakan dan mengimplementasikan program kesehatan yang lebih efektif dan efisien," ujar KABID PIAK & PD.
Salah satu fokus utama dalam rapat ini adalah integrasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Rumah Sakit Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan. Integrasi ini diharapkan dapat memudahkan identifikasi dan pemantauan terhadap penduduk yang memerlukan layanan kesehatan.
Dalam rapat tersebut juga dibahas tentang pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan data kependudukan. KABID PIAK & PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irvan, menegaskan bahwa pihaknya akan terus bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa data yang digunakan tetap aman dan tidak disalahgunakan.
Selain itu, para peserta rapat juga membahas tentang peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan data kependudukan. Diharapkan dengan adanya pelatihan dan peningkatan kompetensi, para petugas kesehatan dapat lebih efektif dalam menggunakan data untuk pelayanan publik.