![First slide](https://dukcapil.sulselprov.go.id/storage/news/CtSihCEHAk1A1S2tuq1w5ULl7OUMwvNhSXXBhDqy.png)
![First slide](https://dukcapil.sulselprov.go.id/storage/news/sl3bgSDwKZxu1ej3USoaFwHzSZVuyqBxYPOyLNvp.png)
![Default slide](https://dukcapil.sulselprov.go.id/news/default-berita.png)
KOTA MAKASAR, Menjelang pendaftaran CPNS 2024 dan PPPK 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maybrat, Papua Barat Daya, masih harus menyelesaikan masalah formasi 2021. Diketahui, seleksi CPNS formasi 2021 di sejumlah kabupaten/kota di Bumi Cenderawasih tertunda-tunda dan hingga saat ini belum terlaksana. Pengadaan CPNS di wilayah Papua menggunakan regulasi khusus dengan sejumlah afirmasi, antara lain kuota untuk Orang Asli Papua (OAP).
Peraturan Bupati Maybrat Nomor 95 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2021 menetapkan kuota CPNS untuk Orang Asli Papua paling banyak 80 persen dari jumlah formasi. Para tenaga honorer dan tenaga lepas di Pemkab Maybrat juga mendapat prioritas untuk mengisi formasi CPNS 2021 yang jumlahnya 546 orang. Pemkab Maybrat meminta para honorer daerah dan berharap tenaga lepas yang sudah mengabdi di kabupaten itu segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memenuhi formasi tahun 2021.
Dokumen diperlukan untuk proses verifikasi dan validasi tenaga honorer, sebelum nantinya ditetapkan nama-nama yang memenuhi persyaratan ikut seleksi CPNS formasi 2021. Penjabat Bupati Maybrat Benhard E Rondonuwu, di Kumurkek, Selasa, menjelaskan, berdasarkan Surat Menteri PAN-RB Nomor B/2866/M.SM.01.00/2023 tanggal 30 Oktober, Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan BKN diminta melakukan verifikasi dan validasi tenaga non-ASN yang ada dalam data base BKN dengan jumlahnya mencapai 2,3 juta orang, termasuk di Kabupaten Maybrat. "Pemkab Maybrat telah mengeluarkan Surat Nomor 800.1.2.1/02/BUP-MBT/2024 tanggal 18 April tentang permohonan verifikasi data non-ASN tahun 2021," kata Benhard Rondonuwu.
Dia mengatakan kuota CPNS 2021 itu dibagi sama rata kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan distrik. "Tidak mungkin satu OPD lebih banyak, sementara yang lain sedikit, sehingga saya ingin dibagi merata," ungkap Rondonuwu. "Saat ini juga Kabupaten Maybrat sedang dalam proses pentahapan formasi CPNS tahun 2021, sehingga semua pihak sama-sama menjaga kondusifitas yang ada," katanya. Pihaknya terus berupaya melakukan analisis sesuai dengan formasi dan kebutuhan pegawai di Maybrat guna menampung tenaga pencari kerja yang ada di kabupaten itu.
Bagi yang belum terakomodasi pada seleksi CPNS 2021, diharapkan bisa tertampung pada seleksi CPNS 2024 dan PPPK 2024. "Dasar analisa kebutuhan pegawai itu menjadi dasar, kalau ada formasi tahun 2024 kita akan umumkan lagi, sehingga kita jaga kondusifitas dan memberikan kesempatan bagi yang sudah melaksanakan pendataan dan pemberkasan," ucap Benhard Rondonuwu. SUMBER : (antara/jpnn)