Forum Koordinasi Pemangku Kepentingan Utama Tahap Pertama dalam Rangka Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Kesehatan (JKN)

Forum Koordinasi Pemangku Kepentingan Utama Tahap Pertama dalam Rangka Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Kesehatan (JKN)

Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan BPJS Kesehatan Wilayah IX (Sulsel, Sulbar, Sultra dan Maluku) menggelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Sulawesi Selatan yang bertempat di Toraja Room Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (12/06/2023)

Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, khususnya terkait cakupan kepesertaan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan yang telah didaftarkan ke BPJS Kesehatan tahun 2023 Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Darmawan Bintang memimpin forum mewakili Gubernur Sulawesi Selatan didampingi oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX, Yessy Kumalasari

"kami berharap melalui pertemuan ini lahir solusi pemecahan masalah atas persoalan yang ada dalam pelayanan kesehatan" ujar Andi Darmawan Bintang dalam arahannya Lebih lanjut agar supaya anggota forum dapat menyampaikan ide, gagasan, dan pendapat yang konstruktif dalam rangka optimalisasi program JKN BPJS Kesehatan kedepan Dalam tanggapannya, Kadis Dukcapil Sulsel, Iqbal Suhaeb menyampaikan bahwa pentingnya pemadanan data antara Dukcapil, dengan Dinsos terkait penerima iuran BPJS Kesehatan agar tidak terjadi kelebihan bayar

Sementara itu Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX, Yessy Kumalasari mengatakan forum komunikasi ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan mutu layanan BPJS Kesehatan "Apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masuk dari 1 dari 22 Provinsi yang telah UHC dan 98% warganya telah terdaftar Perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional" ujarnya.

Secara umum, tujuan Forum Komunikasi ini antara lain agar tercapainya komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan utama terkait pelaksanaan program JKN, tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung program JKN terwujudnya partisipasi pemerintah daerah dalam mendukung sosialisasi implementasi program JKN, mempermudah koordinasi antar instansi dalam menyelesaikan kendala di lapangan, dan terwujudnya kemudahan akses layanan kesehatan. Turut hadir dalam forum ini Kepala Dinas Dukcapil Prov. Sulsel, Kepala Dinas Sosial Prov. Sulsel, perwakilan dari Dinas Kesehatan, BPKAD, DPMPTSP, Disnakertrans, BKD, Bappelitbangda, Biro Kesra, dan Kepala BPJS Kesehatan Makassar

Scroll to Top