Pada waktu beleid tersebut dibuat tahun 2006, orang mengirim surat masih memakai mesin faksimili atau lewat pos. Surat elektronik atau e-mail belum terlalu populer digunakan. Wartel dan Warnet masih ada di mana-mana. Sekarang zaman sudah jauh berubah, wartel dan mesin faks sudah tidak dipakai lagi.

"Nah ketika teknologi yang dulu sudah tidak ada, apakah kita masih mau mempertahankan sistem kerjanya? Kalau begitu sama saja kita masih hidup di era tahun 2006. Bagaimana mungkin situasi sudah berubah total, kita masih bertahan dengan cara-cara yang lama," tutur Zudan telak mengingatkan.  

Maka Prof Zudan pun mengajak segenap jajaran Dukcapil agar berubah mulai dari cara berpikir (mindset) maupun menata hati. "Tanpa hati kita berkehendak untuk diubah, tanpa pikiran kita berkehendak mengikuti perkembangan, teman-teman pasti akan mengatakan, 'Lihatlah UU-nya mengatakan 14 hari. Kan kami nggak salah.' Iya betul memang tidak salah, cuma tidak baik seperti itu," nasihatnya bijak.

Secara rinci dan sabar Zudan menjelaskan bedanya 'benar' dan 'baik'. Benar tolok ukurnya adalah aturan perundangan. Sedangkan baik, tolok ukurnya adalah etika. "Jadi perbuatan kita harus benar, baik dan bermanfaat. Harus jamil, thoyib, khair. Bahasa Arab itu kan Mulan 'Jamila', artinya Mulan yang baik. Thoyib, khair juga baik. Jadi bukan 'benar' saja," jelasnya.

Kepada korps Dukcapil, Zudan mengajak jika SOP-nya masih 14 hari bolehlah diperpendek jadi 1 hari. Angka 14 hari hanya tolok ukur maksimal.

"Saya waktu sidak di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo ketemu pembuatan Akta Kelahiran hanya 5 menit. Mereka tidak kenal kalau saya yang datang. Saya bertanya bagaimana Anda mengerjakan ini? 'Siap Pak, setiap datang pemohon langsung kami kerjakan," katanya bercerita.

Zudan kembali menekankan bahwa jajaran Dukcapil harus merevolusi hati dan pikiran, bahwa sesungguhnya kalau mau Dukcapil itu ada dalam genggaman.

"Kita sudah mencoba melakukan dengan akte kelahiran online. Sudah kita lakukan, tetapi belum semua daerah melaksanakan. Baru 300 daerah yang menyerahkan tanda tangan dan paraf pejabatnya untuk didigitalisasi," ungkapnya. Dukcapil ***


' />
  • Selamat Datang Di Situs Resmi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan

Go Digital, Dukcapil Ada dalam Genggaman


Administrator | 10 April 2019 | Bagikan

Jakarta - Dunia berubah jadi serba cepat, Ditjen Dukcapil Kemendagri pun sudah Go Digital. Itu sebabnya Dirjen Dukcapil Prof Zudan Arif Fakrulloh menyerukan segenap jajarannya bekerja mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang sangat pesat. Paradigma melayani masyarakat pun harus berubah.

"Cara kita menyelesaikan layanan publik saat ini tidak bisa lagi dengan pendekatan masa lalu. Sehingga kita harus menyelesaikan persoalan atau layanan publik saat ini dengan pendekatan saat ini juga," ujar Prof Zudan dalam pidato arahannya di hadapan sekitar 208 Kasi Perkawinan dan Perceraian dari 16 provinsi, peserta Bimtek Pengelolaan Data Perkawinan dan Perceraian Angkatan II TA 2019 di Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Tak lupa Prof Zudan memberi contoh konkret. Bila mengikuti aturan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk, maka 'standard operating procedure' (SOP) penerbitan akta kelahiran atau kematian adalah 14 hari kerja.

Pada waktu beleid tersebut dibuat tahun 2006, orang mengirim surat masih memakai mesin faksimili atau lewat pos. Surat elektronik atau e-mail belum terlalu populer digunakan. Wartel dan Warnet masih ada di mana-mana. Sekarang zaman sudah jauh berubah, wartel dan mesin faks sudah tidak dipakai lagi.

"Nah ketika teknologi yang dulu sudah tidak ada, apakah kita masih mau mempertahankan sistem kerjanya? Kalau begitu sama saja kita masih hidup di era tahun 2006. Bagaimana mungkin situasi sudah berubah total, kita masih bertahan dengan cara-cara yang lama," tutur Zudan telak mengingatkan.  

Maka Prof Zudan pun mengajak segenap jajaran Dukcapil agar berubah mulai dari cara berpikir (mindset) maupun menata hati. "Tanpa hati kita berkehendak untuk diubah, tanpa pikiran kita berkehendak mengikuti perkembangan, teman-teman pasti akan mengatakan, 'Lihatlah UU-nya mengatakan 14 hari. Kan kami nggak salah.' Iya betul memang tidak salah, cuma tidak baik seperti itu," nasihatnya bijak.

Secara rinci dan sabar Zudan menjelaskan bedanya 'benar' dan 'baik'. Benar tolok ukurnya adalah aturan perundangan. Sedangkan baik, tolok ukurnya adalah etika. "Jadi perbuatan kita harus benar, baik dan bermanfaat. Harus jamil, thoyib, khair. Bahasa Arab itu kan Mulan 'Jamila', artinya Mulan yang baik. Thoyib, khair juga baik. Jadi bukan 'benar' saja," jelasnya.

Kepada korps Dukcapil, Zudan mengajak jika SOP-nya masih 14 hari bolehlah diperpendek jadi 1 hari. Angka 14 hari hanya tolok ukur maksimal.

"Saya waktu sidak di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo ketemu pembuatan Akta Kelahiran hanya 5 menit. Mereka tidak kenal kalau saya yang datang. Saya bertanya bagaimana Anda mengerjakan ini? 'Siap Pak, setiap datang pemohon langsung kami kerjakan," katanya bercerita.

Zudan kembali menekankan bahwa jajaran Dukcapil harus merevolusi hati dan pikiran, bahwa sesungguhnya kalau mau Dukcapil itu ada dalam genggaman.

"Kita sudah mencoba melakukan dengan akte kelahiran online. Sudah kita lakukan, tetapi belum semua daerah melaksanakan. Baru 300 daerah yang menyerahkan tanda tangan dan paraf pejabatnya untuk didigitalisasi," ungkapnya. Dukcapil ***